Diskusi KAHMI Boyolali, Lukman Hakim Tekankan Pentingnya Sinergi Tiga Kekuatan

Diskusi refleksi satu tahun kepemimpinan Boyolali menyoroti pentingnya sinergi akademisi, bisnis, dan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

GORO-GORO.ID – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa pembangunan daerah, termasuk Boyolali, tidak terlepas dari kebijakan dan narasi pembangunan yang diwacanakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi terbuka Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang digelar MD KAHMI Boyolali, Sabtu (7/2/2026)

Karena itu, menurut Lukman, refleksi kepemimpinan Boyolali perlu dilihat dalam konteks pembangunan nasional dan regional.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan bahwa pemerintah pusat sejak lama kerap menghadirkan berbagai jargon pembangunan. Istilah development atau pembangunan mulai digunakan pada 1950-an, disusul transformation pada 1970-an, agglomeration pada 1980-an, stakeholders pada 1990-an, hingga konsep governance atau tata kelola yang berkembang sejak 2000-an.

Namun, menurut Lukman, penggunaan narasi dan jargon pembangunan tersebut perlu dikritisi, terutama terkait sejauh mana wacana yang dibangun pemerintah benar-benar dibarengi dengan hasil nyata yang dirasakan di lapangan.

Dalam konteks Boyolali ia melihat bahwa garis kemiskinan di boyolali masih tergolong aman.

“Karena garis kemiskinan Boyolali masih paling rendah yakni sekitar Rp 464/kapita/bulan, Ini yang menyebabkan kemiskinan di Boyolali masih lebih baik dibandingkan dengan Klaten dan Sragen”.

Lukman menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Boyolali relatif masih aman dibandingkan daerah sekitar. Menurutnya, salah satu faktor penopang utama adalah besarnya kontribusi sektor pertanian yang masih terjaga di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Karena Boyolali masih mempunyai sektor pertanian sebesar 21 persen, bandingkan dengan Sragen dan Klaten yang masing-masing hanya 13 persen dan 12 persen,” ujar Lukman yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta.

Ia menegaskan, sektor pertanian tersebut menjadi penyangga stabilitas ekonomi daerah sehingga kondisi perekonomian Boyolali dinilai masih relatif aman.

Sementara sektor Manufaktur sekitar 38% sama dengan rata-rata Subosukawonosraten, sementara sektor Jasa 41% masih di bawah rata-rata subosukawonosraten sebesar 47%. Berdasarkan data ini, komposi sektor di boyolali masih seimbang (Balance growth)”.

Selain itu, Lukman menekankan pentingnya sinergi tiga kekuatan, yakni akademisi, pelaku bisnis, dan governance atau pemerintah (ABG) dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut terutama diperlukan dalam pembangunan infrastruktur seperti akses jalan serta transformasi layanan publik yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ketidakhadiran Bupati ini sangat disesalkan oleh beberapa peserta ketidakhadiran Bupati atau perwakilan Pemkab Boyolali dalam diskusi sebagai forum ilmiah semacam ini penting untuk menyerap gagasan dan masukan strategis dari publik.

Sementara itu Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Boyolali, Kaiddin dalam Releasenya nyatakan bahwa diskusi terbuka ini sebagai bentuk Partisiasi dan tanggungjawab KAHMI Boyolali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu meagendakan danengedepankan partisipasi. Hal ini perlu ditekankan. Sebab Kebijakan yang dijalankan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan segala bentuk penyalahgunaan harus dihindari.

Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Boyolali, Kaiddin, menyatakan bahwa diskusi terbuka tersebut merupakan bentuk partisipasi dan tanggung jawab KAHMI Boyolali dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menilai forum-forum dialog publik penting untuk menyerap gagasan serta masukan strategis dari masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Bupati dan Wakil Bupati adalah kepemimpinan dwitunggal yang perlu menyerap aspirasi, saran, dan masukan publik melalui forum-forum dialog publik seperti ini,” ujar Kaiddin.

Ia juga menambahkan bahwa pada sisa masa kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati Boyolali diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri, jasa, hingga UMKM. []